Kebijakan Moneter – Sebelum membahas tentang kebijakan moneter, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa dalam ilmu ekonomi dikenal ada tiga kebijakan ekonomi makro. Tiga kebijakan yang dimaksud adalah perdagangan luar negeri, fiskal dan kebijakan moneter.
Pengertian, Sasaran dan Instrumen Kebijakan Moneter
Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter biasanya dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar, kredit stabilisasi harga dan pertumbuhan ekonomi. Ini dapat terlaksana dengan adanya beberapa instrumen penting, yaitu :
1. Bank rate policy atau politik diskonto, yaitu kebijakan dimana digunakan untuk mengukur berapa besarnya diskonto yang dikenakan terhadap bank-bank umum. Cara kerja bank rate, adalah Bank Sentral menentukan besarnya bank rate tersebut.
2. Operasi pasar terbuka (open market operation), yaitu sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat – surat berharga oleh Bank Sentral.
3. Perubahan cadangan minimum, maksudnya disini adalah Bank Sentral mengatur persyaratan batas cadangan minimum untuk bank umum.
4. Pengawasan kredit selektif (selective credit control), yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan dalam bidang perbankan.
5. Moral suasion, yakni instrumen kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dengan metode penghimbauan kepada para bankir dan pengusaha agar mengikuti, dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral.
[irp]
Tujuan Dari Kebijakan Moneter
Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan neraca pembayaran.
Tentunya semua sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal, jadi pada dasarnya kebijakan moneter mengacu pada :
1. Menunjang usaha pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
2. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat, yaitu menghimpun semua simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk investasi.
3. Memlihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi, khususnya dalam menjaga kestabilan harga – harga dengan menekan inflasi, dan jika bisa selalu berada dalam posisi satu digit.
4. Menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan sistem lembaga keuangan yang lebih sehat, dan lengkap.
Sehingga pengaturan dan arah pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien.
Dengan adanya lima instrumen yang telah disebutkan diatas, diharapkan tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan pemerataan dapat tercapai.
Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya tampak jelas pada waktu perokonomian tersebut berusaha untuk menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi.
[irp]
Pegangan penting dari Kebijakan Moneter
Salah satu pegangan yang penting dari kebijakan moneter adalah bagaimana mengatur 3 (tiga) jalur kebijakan yang terdiri dari: suku bunga, kebijaksanaan kredit (pagu kredit), dan kekayaan.
Kebijakan moneter yang praktis dan fleksibel sangat diperlukan dalam suatu keadaan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter yang luwes berarti suatu kemampuan yang tinggi untuk bergerak dengan cepat dalam menjawab perubahan-perubahan suasana ekonomi.
Keuntungan utama dari kebijakan moneter atas kebijakan lainnyauntuk mempengaruhi situasi ekonomi ialah bahwa ia dapat bertindak dengan cepat dan pengaruhnya pun dapa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat.
Dengan demikian seandainya kegiatan perusahaan mulai berkurang, maka tindakan untuk memudahkan kredit pada suatu badan tertentu dapat membentuk menaikkan kembali hasrat untuk mendapatkan kredit.
Bisa menambah kegairahan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi lagi. Sehingga yang seperti demikian akan bisa membantu merendahkan resesi melalui perubahan tingkat bungan modal, terutama tingkat bunga kredit jangka pendek.
Kebijakan moneter bersama-sama dengan kebijakan keuangan negara dan neraca pembayaran, merupakan tiga aspek kebijakan ekonomi makro yang erat kaitannya satu dengan yang lainnya.
Secara bersama-sama ketiganya harus diusahakan agar serasi, dan seimbang, yang satu menunjang yang lain. Secara bersama-sama mengusahakan tercapainya sasaran pembangunan terutama sasaran-sasaran yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pemerataan Kesempatan Kerja
Pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, serta menciptakan suatu keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, yang kesemuanya untuk menciptakan kestabilan ekonomi.
Dengan kebijakan moneter dan perbankan yang bisa menunjang suasana yang meningkatkan kegiatan dan kegairahan perekonomian masyarakat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.
Maka pengumpulan tabungan masyarakat maupun penyalurannya harus bisa dilakukan oleh sektor perbankan dengan tanggung jawab yang lebih besar tentunya.
Pelaksanaan nya bisa dilakukan dengan menerapkan pola kebijakan moneter perbankan maupun perkreditan yang bisa menjawab tantangan-tantangan ekonomi.
Melalui perbaikan-perbaikan sistem dan pelayanan, perbaikan manajemen serta perbaikan cara kerja perantara keuangan.
Bank Indonesia dalam hal ini akan senantiasa berupaya menciptakan iklim persaingan yang sehat untuk mendorong perbankan agar dapat meningkatkan fungsi, dan efisiensinya di dalam melayani masyarakat.
Termasuk masyarakat pedesaan, dan membiayai usaha-usaha yang produktif, terutama di bidang ekspor dan usaha kecil, serta kegiatan yang banyak menciptakan lapangan kerja.
[irp]
Dewan Moneter
Jika kita membahas tentang kebijakan moneter maka tentu tidak akan bisa lepas dengan suatu lembaga negara yang disebut Dewan Moneter.
Apa dewan moneter itu? Sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, dimana kekuasaan pemerintah berada di tangan presiden. Sedangkan para menteri adalah pembantunya, maka penetapan kebijakan di bidang moneter dengan sendirinya berada pada presiden.
Sebelum ditetapkan pemerintah, diolah dan dipersiapkan oleh para pembantu presiden. Oleh karena penelaahan persoalan moneter itu memerlukan koordinasi.
Sinkronisasi mengenai berbagai bidang, maka dianggap perlu untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari menteri-menteri yang memimpin bidang keuangan dan perekonomian, ditambah pula dengan gubernur bank sentral.
Dewan ini kemudian dikenal dengan dewan moneter, yang bertugas membantu pemerintah dalam pemikiran, perencanaan dan penetapan kebijaksanaan di bidang moneter.
Dewan moneter membantu pemerintah dalam perencanaan dan menetapkan kebijakan moneter seperti mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut dewan moneter dapat mengajukan patokan-patokan yang ditujukan dalam usaha menjaga kestabilan moneter tersebut.
Dewan moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebiajakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dewan moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yaitu menteri-menteri di bidang keuangan, bidang perekonomian serta gubernur bank sentral.
Dalam hubungan ini, gubernur bank sentral dalam dewan moneter mempunyai arti khusus. Hal ini disebabkan karena bank sentral dalam struktur pemerintahan berkedudukan bukan sebagai departemen melainkan suatu lembaga negara.
Oleh karena itulah bank sentral dinilai dapat menentukan nilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara secara lebih objektif dan bertindak berdasarkan wewenang yang tercantum dalam UU Bank Sentral.
Dewan moneter diketuai oleh seorang menteri keuangan. Anggota dewan moneter pada tiap kali ia berhalangan. Maka diharuskan menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya dapat turut serta dalam bidang-bidang dewan moneter dengan mempunyai hak suara.
[irp]
Mengenai tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan dewan moneter, sepenuhnya diatur oleh dewan moneter itu sendiri.
